“Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak tercapai 100% dari Rp399 miliar hanya tercapai Rp388 miliar,” kata Syamsiar, dalam RDP di Gedung DPRD Majene, akhir pekan lalu. Penerimaan pembiayaan, lanjut dia, juga hanya terealisasi Rp6 miliar dari target Rp18 milar. Namun, belanja pegawai yang diasumsikan sekitar Rp199 miliar ternyata membengkak sekitar Rp209 miliar.

“Juga dana bagi hasil provinsi tidak terealisasi 100% dan juga bea balik nama kendaraan bermotor yang hanya terealisasi 3,3% dari Rp3,6 miliar. Sehingga utang 2010 mencapai Rp23 miliar, tapi itu sudah terlunasi semua,” papar Syamsiar. Karena beberapa target di 2010 tidak tercapai, maka anggaran yang digunakan untuk melunasi utang adalah anggaran 2011. Akibatnya, kata Syamsiar, banyak kegiatan di 2011 hingga bulan ini tidak bisa terlaksana sesuai jadwal.

Meski demikian, ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berani menjalankan kegiatan meski belum memiliki dana. Bahkan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, kegiatan sebanyak 21 item pekerjaan telah terealisasi hampir 70%. “Tapi realisasi keuangan masih nol persen.

Biaya yang digunakan dalam merealisasikan kegiatan menggunakan dana rekanan,”kata Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Majene, Hizbullah. Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Fadlil Rasyid mengungkapkan bahwa SP2D di dinasnya banyak yang menumpuk di Bank Sulselbar.“Kegiatan kami masih dalam proses tender dan banyak SP2D bertumpuk di BPD (Bank Sulselbar),”kata Fadlil.

Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pertanian (Distan), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) juga menyampaikan kondisi yang sama. “Kegiatan fisik di Dinas Pendidikan belum ada yang cair dananya, kecuali DAK tahun 2010 yang menyeberang ke 2011,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Majene Mithhar Thala Ali. Di Dinas Pertanian, dari 7 item kegiatan belum ada yang terealisasi karena terkendala dana belum cair.

”Sementara kegiatan sudah sangat mendesak karena kegiatan Dinas Pertanian itu tergantung musim tanam,” kata Kepala Bidang Hortikultura Distan Adelina Basharu. Hal yang memiriskan disampaikan perwakilan Dinkes, Nurgadima. Dia mengatakan, belum ada pembelian obat di Dinkes karena belum ada dana. Kata dia, Dinkes terpaksa menggunakan sisa-sisa obat pengadaan tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majene Ramli Puloo mengatakan, SP2D yang bertumpuk di Bank Sulselbar kebanyakan bersifat honorarium. Hal itu sengaja dipending karena kegiatan hal yang bersifat prioritas yang didahulukan sebagai strategi antisipasi kekosongan kas daerah.“Seharusnya keg iatan yang tidak prioritas dipending dulu,”imbuh dia. Demikian catatan online Maryonos yang berjudul Keuangan Kabupaten Majene.

“Jika dinas lain juga menganggarkan dengan jumlah yang lebih besar, tentu saja terlalu banyak anggaran yang dihamburkan dan belum tentu tepat sasaran,” ujarnya kemarin. Atas dasar itulah pihaknya berharap ke depan dana anggaran penanggulangan bencana alam di Makassar ini hanya ditangani Dinas Sosial. Demikian catatan online Maryonos tentang Lima SKPD.

Bupati mengutarakan, selain membawa bencana erupsi,Gunung Merapi juga memberikan berkah kepada warga berupa material vulkanik pasir dan batu yang jumlahnya melimpah.Jumlahnya pastinya memang belum diketahui, tapi sebagian luruh di sungai-sungai yang berhulu di kaki Gunung Merapi.Sehingga sejak status Merapi menjadi Siaga banyak penambang yang mengambil pasir di sungai. Nah, sejak statusnya menjadi Siaga jumlah penambang sudah mencapai ribuan orang.Mereka tidak hanya berasal dari Magelang, tapi juga dari luar daerah. Sampai saat ini, Pemkab masih membiarkan penambang berdatangan karena memang belum ada regulasi yang mengatur.

“Kami menyadari,kalau hal itu dibiarkan terus tanpa aturan, dikhawatirkan para penambang akan melakukan kegiatannya secara sembarangan, seperti menggunakan alat berat.Padahal alat berat dapat berdampak serius pada masalah lingkungan,’’ paparnya. Karena itu,Bupati merasa harus menerbitkan izin penambangan rakyat.Rencananya penambangan hanya boleh menggunakan alatalat tradisional. Hal ini bertujuan supaya limpahan material pasir dan batu benar-benar menjadi kemaslahatan bagi masyarakat.Khususnya, warga yang menjadi korban erupsi Merapi.Bila penambangan tidak dikelola baik,justru membawa perpecahan di antara warga.

Izin penambangan rakyat rencananya diterbitkan pada bulan ini.Masyarakat yang ingin menambang nantinya harus mengantongi surat izin terlebih dahulu. Melalui regulasi ini diharapkan kegiatan penambangan pasir akan semakin tertib dan bermanfaat. Sebelumnya,sekitar 50 pekerja dan penambang pasir Merapi yang tergabung dalam Forum Rakyat Pekerja dan Penambang Pasir Merapi (FRP3M) mengadu ke DPRD Kabupaten Magelang. Mereka mendesak Pemkab agar segera menerbitkan regulasi penambangan pasir Merapi.Baik yang berhubungan dengan izin penambangan,penjualan hasil tambang,tonase maupun jalur angkutan dan jam penambangan. ‘’Pemkab harus membuat aturan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.

Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk penataan aktivitas penambangan pasir di kawasan Merapi,’’ desak perwakilan FRP3M,Fatkhul Mujib. Pihaknya juga menolak penggunaan alat berat untuk kegiatan menambang pasir. Pasalnya, alat berat hanya menguntungkan pihak pengusaha besar dan mempercepat habisnya deposit material vulkanik.

Dinding penampungan kelihatannya makin tak kuat menampung genangan lumpur beracun yang bobol Senin lalu. “Kami khawatir gelombang lumpur kedua akan terjadi,” kata Orban lagi.

Orban mengatakan akan ada konsekuensi yang sangat pahit bagi mereka yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Tujuh orang dipastikan meninggal sejauh ini akibat gelontoran lumpur beracun tersebut. Sekitar 150 orang terluka, banyak di antaranya karena kulit yang terbakar.

Diperkirakan 700.000 meter kubik lumpur beracun berwarna merah menenggelamkan desa dan alam sekitarnya setelah sebuah bendungan tempat penampungan bobol.

Petugas bantuan darurat dan penduduk desa bekerja tanpa henti membersihkan daerah yang paling parah terkena bencana. Mereka khawatir tragedi itu akan merusak seluruh ekosistem, termasuk pertanian dan sungai yang ada di kawasan tersebut.

Seluruh kehidupan yang ada di Sungai Marcal, anak Sungai Danube yang merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa, dikatakan sirna. Upaya untuk menetralkan racun terutama senyawa alkalin terus dilakukan petugas di lapangan dengan menebar pupuk kimia di seluruh sungai yang ada di sekitar bencana. Maut memang masih mengambang di Hongaria!